SIDOARJO - Rencana PT Lapindo Brantas Inc (LBI)
mengembangkan sumur migas di Desa Kedungbanteng Tanggulangin ditolak
warga. Alasannya warga masih trauma dengan semburan lumpur yang muncul
di dekat sumur Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo Kecamatan Porong.
Penolakan itu disampaikan Kepala Desa Banjar Asri Tanggulangin yang wilayah desanya berdekatan dengan lokasi sumur migas Lapindo di Desa Kedungbanteng. “Hingga saat ini warga saya tetap menolak pengeboran Lapindo karena masih trauma dengan semburan lumpur,” ucap Kepala Desa Banjar Asri Didik Fakhrudin, Senin (30/4/2012).
Didik mengaku sikap itu juga ditunjukkannya dengan memilih walk out (WO) saat digelarnya pembahasan draft dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) pengembangan sumur migas di ruang Saturnus III, Hotel The Sun Sidoarjo, Senin (30/4/2012).
“Saya keluar dari ruangan karena tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat, juga sebagai sikap menolak rencana pengeboran Lapindo,” cetusnya didampingi Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Banjar Asri Qoyyiman.
Selain trauma dengan semburan lumpur, Didik menjelaskan hingga saat ini Lapindo tidak pernah melakukan sosialisasi terkait rencana tersebut. Dia pun heran, ketika dirinya tiba-tiba mendapatkan undangan untuk mengikuti pembahasan draft dokumen UPL-UKL pengembangan sumur migas Lapindo. “Selama ini Lapindo juga tidak pernah memberikan kontribusi bagi warga Banjar Asri,” tandasnya.
Didik menyatakan sikap menolak rencana pengeboran gas Lapindo merupakan harga mati. Warganya akan berjuang menolak rencana itu selamanya. Didik mengaku sikap itu juga disampaikan warga secara resmi melalui sebuah pertemuan yang dilakukan dibalai desa setempat. “Seluruh warga Banjar Asri menolaknya,” ucapnya sambil menunjukkan dokumen sikap warga yang disertai tanda tangan warga.
Kepala BLH Sidoarjo Erni Seryowati menyatakan pertemuan itu masih belum final dan masih harus dibicarakan lagi. Dia menyatakan pendekatan ke warga bukan menjadi kewenangannya, tetapi Lapindo. “Silahkan tanya ke Lapindo saja,” ucapnya dikonfirmasi Surya, Senin sore. Meski demikian, dia mengakui jika BLH Sidoarjo-lah yang akan mengeluarkan dokumen UKL-UPL itu setelah dinilai tim penilai UKL-UPL yang beranggotakan pakar geologi dan instansi terkait.
Humas Lapindo Brantas Inc (LBI) Anita Arianti memahami trauma warga Banjar Asri soal munculnya semburan lumpur. Namun pihaknya bagaimanapun tetap akan melangkah untuk mengembangkan sumur migas. “Dan selama ini apa yang ada di sumur TG-3 dan TG-5 di Kalidawir, dari segi teknis juga aman-aman saja,” cetusnya dihubungi Surya, Senin malam.
Anita menyatakan, saat ini rencana pengembangan sumur migas Lapindo juga telah dikaji mendalam dan secara teknis diyakini aman. Meski demikian Anita mengakui dari sisi sosial, pihaknya masih kesulitan melakukan pendekatan kepada warga desa Banjar Asri. “Namun kami akan tetap melakukan pendekatan-pendekatan. Ayo kita duduk bareng membahas masalah ini bersama-sama,” tandasnya.
Penolakan itu disampaikan Kepala Desa Banjar Asri Tanggulangin yang wilayah desanya berdekatan dengan lokasi sumur migas Lapindo di Desa Kedungbanteng. “Hingga saat ini warga saya tetap menolak pengeboran Lapindo karena masih trauma dengan semburan lumpur,” ucap Kepala Desa Banjar Asri Didik Fakhrudin, Senin (30/4/2012).
Didik mengaku sikap itu juga ditunjukkannya dengan memilih walk out (WO) saat digelarnya pembahasan draft dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) pengembangan sumur migas di ruang Saturnus III, Hotel The Sun Sidoarjo, Senin (30/4/2012).
“Saya keluar dari ruangan karena tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat, juga sebagai sikap menolak rencana pengeboran Lapindo,” cetusnya didampingi Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Banjar Asri Qoyyiman.
Selain trauma dengan semburan lumpur, Didik menjelaskan hingga saat ini Lapindo tidak pernah melakukan sosialisasi terkait rencana tersebut. Dia pun heran, ketika dirinya tiba-tiba mendapatkan undangan untuk mengikuti pembahasan draft dokumen UPL-UKL pengembangan sumur migas Lapindo. “Selama ini Lapindo juga tidak pernah memberikan kontribusi bagi warga Banjar Asri,” tandasnya.
Didik menyatakan sikap menolak rencana pengeboran gas Lapindo merupakan harga mati. Warganya akan berjuang menolak rencana itu selamanya. Didik mengaku sikap itu juga disampaikan warga secara resmi melalui sebuah pertemuan yang dilakukan dibalai desa setempat. “Seluruh warga Banjar Asri menolaknya,” ucapnya sambil menunjukkan dokumen sikap warga yang disertai tanda tangan warga.
Kepala BLH Sidoarjo Erni Seryowati menyatakan pertemuan itu masih belum final dan masih harus dibicarakan lagi. Dia menyatakan pendekatan ke warga bukan menjadi kewenangannya, tetapi Lapindo. “Silahkan tanya ke Lapindo saja,” ucapnya dikonfirmasi Surya, Senin sore. Meski demikian, dia mengakui jika BLH Sidoarjo-lah yang akan mengeluarkan dokumen UKL-UPL itu setelah dinilai tim penilai UKL-UPL yang beranggotakan pakar geologi dan instansi terkait.
Humas Lapindo Brantas Inc (LBI) Anita Arianti memahami trauma warga Banjar Asri soal munculnya semburan lumpur. Namun pihaknya bagaimanapun tetap akan melangkah untuk mengembangkan sumur migas. “Dan selama ini apa yang ada di sumur TG-3 dan TG-5 di Kalidawir, dari segi teknis juga aman-aman saja,” cetusnya dihubungi Surya, Senin malam.
Anita menyatakan, saat ini rencana pengembangan sumur migas Lapindo juga telah dikaji mendalam dan secara teknis diyakini aman. Meski demikian Anita mengakui dari sisi sosial, pihaknya masih kesulitan melakukan pendekatan kepada warga desa Banjar Asri. “Namun kami akan tetap melakukan pendekatan-pendekatan. Ayo kita duduk bareng membahas masalah ini bersama-sama,” tandasnya.
