Urgensi Pelatihan Masyarakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Mustamir

(Kader Teknis/KPMD PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jabon)

Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Berbeda dengan persoalan lainnya, kemiskinan telah menyebabkan multiefek krusial dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Berbagai pengalaman kelam yang dialami bangsa ini lebih disebabkan desakan ekonomi yang tengah melilit masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan patut mendapatkan pujian. Berbagai langkah strategis telah dijalankan secara sinergis. Salah satunya program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat tidak hanya sebatas dijadikan pelaksana semata, namun jauh dari itu, masyarakat dijadikan sebagai eksekutor dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan, sementara pemerintah dan fasilitator hanya menjembatani agar pelaksanaannya tidak keluar dari hakikat PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat di semua tahapan tersebut, masyarakat tentunya harus dibekali dengan berbagai pemahaman dan pengetahuan. Disamping membekali pengetahuan teknis, pelatihan masyarakat juga harus ditekankan pada penanaman nilai-nilai dalam merubah berbagai sudut pandang keliru yang selama ini menjadi salah satu akar kemiskinan.

Penanaman pengetahuan dan nilai-nilai semestinya tidak hanya dilakukan melalui proses sosialisasi semata. Namun diperlukan sebuah ruang khusus yang memberikan keleluasaan masyarakat untuk menerima dan memahami pengetahuan dan nilai-nilai yang ditransformasikan. Hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan khusus yang dilaksanakan secara terencana.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai salah seorang Kader Teknis (KPMD) PNPM Mandiri Perdesaan, setidaknya terdapat sejumlah pelatihan masyarakat yang dirancang melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan masyarakat tersebut, diantaranya Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), pelatihan kader teknis, pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), pelatihan Badan Pengawas UPK, pelatihan pembuatan RPJMDesa, pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pelatihan Tim Pemelihara, pelatihan Tim Monitoring, serta berbagai pelatihan keterampilan.

Beberapa evaluasi yang dilaksanakan penulis terhadap pelatihan yang dilaksanakan tersebut, diperoleh fakta bahwa pengetahuan atau pemahaman yang diberikan melalui pelatihan lebih bersifat sentralistik pada peserta pelatihan saja. Padahal, idealnya pengetahuan dan pemahaman dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan haruslah dimiliki oleh semua masyarakat, terutama masyarakat miskin sebagai sasaran utama PNPM Mandiri Perdesaan.

Sebagai contoh, dalam hal pengawasan proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat desa pada dasarnya bukan hanya merupakan tanggung jawab dari sebuah Tim Monitoring saja, namun seyogyanya menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat, terutama didesa itu sendiri. Namun ironinya, pengetahuan dan pemahaman tentang proses monitoring hanya diberikan kepada Tim Monitoring saja sehingga masyarakat lainnya lebih terlihat  meraba-meraba apa yang harus diawasinya.

Lebih jauh lagi, perubahan pola pikir serta penanaman  komitmen masyarakat dalam memberantas kemiskinan seharusnya menjadi pintu gerbang pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan. Dan seyogyanya pula, hal itu tidak hanya dilakukan hanya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Akan tetapi dilakukan melalui strategi yang dirancang khusus.

Untuk itu, setidaknya terdapat dua pendekatan untuk mengoptimalkan proses transformasi pengetahuan kepada masyarakat. Pertama, pendekatan manajemen yaitu penyempurnaan struktural organisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang lebih membuka ruang gerak seluasnya untuk dilaksanakannnya berbagai pelatihan masyarakat secara terorganisir dan struktural. Kedua, pendekatan optimalisasi hasil, artinya diperlukan rumusan strategi atau minimal adanya improvisasi dari fasilitator dalam mendorong adanya transformasi pengetahuan dari peserta pelatihan kepada masyarakat luas.

POKJA RBM PNPM-Mandiri Perdesaan Kabupaten Sidoarjo Dirikan Media Informasi

Krembung - Ketua Kelompok Kerja (POKJA) RBM (Ruang Belajar Masyarakat) Kabupaten Sidoarjo, Rudi Irwanto (12/05/12). Resmi mengangkat Redaktur KRETA JAWA, Nama Kreta Jawa ini diambil dari gabungan empat kecamatan di antaranya KREMBUNG,TARIK,JABON dan WONOAYU. Kegiatan yang di bawah naungan program PNPM - Mandiri Perdesaan ini, Di harapkan nantinya bisa menjadi  motivasi tersendiri bagi generasi penerus, Dan memberikan output yang positif. Tegas, Rudi Irwanto. Kelompok kerja Ruang Belajar Masyarakat (POKJA RBM) sebelumnya juga melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalistik(14/03/12). Dari gabungan empat kecamatan seluruhnya di libatkan langsung dalam  pelatihan jurnalistik tersebut, Sedikitnya 40 orang peserta dalam kegiatan yang berlangsung, Dan beberapa tenaga profesional sebagai pendamping. Dari rangkaian kegiatan yang sudah di langsungkan dan pembinaan yang intens, Ketua POKJA RBM Rudi Irwanto juga berharap, Kedepannya dari beberapa peserta yang sudah menjalani pelatihan bisa turut serta berperan aktif bergabung di MEDIA INFORMASI RBM.(kadji_ambon).

Gaji Dasar Disunat, Buruh Outsourcing Lapor Komisi D

SIDOARJO - Gara-gara gaji dasar disunat PT Ningrat Muda Mandiri (NMM) perusahaan penyalur tenaga kerja dimana dirinya bekerja,Pendik Widya Mukti pekerja asal Makarya Binangun Waru, melaporkan PT Ningrat Muda Mandiri ke komisi D DPRD Sidoarjo.

Alhasil komisi D DPRD Sidoarjo didampingi Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo,memanggil perwakilan PT NMM untuk melakukan klarifikasi bersama korban, Jum’at (11/5/2012).

Dalam pertemuan yang digelar di ruang komisi D DPRD Sidoarjo, terungkap jika selama tahun 2009 lalu, Pendik yang disalurkan sebagai tenaga kerja di MC Donald, hanya diberi gaji sebesar Rp 1,1 juta tiap bulan oleh PT NMM.

Gaji dibawah standart UMK itupun, merupakan akumulasi dari tunjangan hadir dan makan yang diterima Pendik setiap masuk kerja.

“Pendik merasa gajinya tidak diberikan dengan semestinya. Karena jika dihitung gaji Rp 1,1 juta tiap bulan itu, merupakan gabungan dari gaji dasar sebesar Rp 300 ribu ditambah uang makan, uang hadir yang dibayarkan PT NMM tiap bulannya,” terang Machmud ketua komisi D DPRD Sidoarjo selepas memimpin hearing.

Dari aturan yang ada, pekerja outsourcing mestinya mendapat gaji dasar 75 persen dari nilai UMK atau sebesar Rp 700 ribu tiap bulannya.

Persoalannya  selama tahun 2009 lalu, Pendik hanya menerima gaji dasar sebesar Rp 300 ribu tiap bulan.

“Jika ditotal sejak tahun 2009 lalu, gaji dasar pendik disinyalir terpotong hingga Rp 16 juta,” ulas Machmud lagi.

Sementara itu Ali Hasan Spd dari DPC FSP.PAR SPSI yang mendampingi Pendik saat pertemuan dengan komisi D, Disosnaker, dan pihak perusahaan, menegaskan akan terus memperjuangkan nasib Pendik untuk mendapatkan haknya.

Apalagi saat ini, Pendik sudah di PHK oleh PT NMM sejak persoalannya mencuat kepermukaan.

“Kita berjuang demi keadilan,” tegas Ali singkat.

Pasar Murah BUMN Diadakan Di Empat Kecamatan

Muslik Jasin, Asisten perekonomian dan pembangunan Pemkab Sidoarjo.

TARIK - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengadakan pasar murah di delapan titik, empat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yaitu, Kecamatan Tarik, Balongbendo, Krembung dan Kecamatan Jabon masing-masing 2 titik.
Kegiatan pasar murah BUMN yang dimotori oleh PTPN X dan PT Askes Divisi Regional VII Jawa Timur (Jatim) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo itu dibuka secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muslik Jasin, Selasa (8/5/2012).
Menurut Muslik Jasin, diharapkan kegiatan pasar murah tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin karena saat ini kebutuhan bahan pokok telah mengalami kenaikan.
“Pemkab Sidoarjo berharap dengan diadakannya pasar murah ini bisa membantu meringankan beban masyarakat miskin,” katanya.
Karena dalam kesempatan itu paket sembako yang berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng dan 2 kg gula yang seharga Rp 95.000 hanya dijual Rp 25.000 saja.
Dalam kesempatan itu untuk tahap pertama dibagikan sebanyak 6.000 paket dari 12.600 paket yang akan dibagikan sampai dengan tahap kedua.
Maka dari itu Pemkab Sidoarjo juga mengajak untuk mensukseskan kegiatan pasar murah tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Maka dari itu kami mengajak kepada semua komponen bangsa untuk mensukseskan program ini dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu Suminten (55 th) salah satu warga yang membeli sembako murah tersebut merasa terbantu dengan kegiatan ini.
“Kami sangat berterima kasih dengan pemerintah dan berharap kegiatan seperti ini sering diadakan disini,” tuturnya.

Dewan Harapkan Output Kelulusan SD/MI Tahun Ini Lebih Baik

Machmud, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo

SIDOARJO - Ujian Nasional ( UN ) bagi siswa kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  ( SD/MI ) yang jatuh pada hari Senin (7/5/2012) nanti, mendapat perhatian penting dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
Seperti halnya yang disampaikan oleh ketua komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Mahmud, saat diwawancarai wartawan media ini, Sabtu (5/5/2012).
Menurut Mahmud bahwa target kelulusan bagi siswa SD/MI tahun ini ditargetkan 100 %, namun hal itu jangan mennggunakan segala cara bagi sekolah agar siswanya dapat lulus.
“Maka dari itu sistem pengawasannya harus diperhatikan, agar outputnya nanti bisa lebih baik dari tahun kemarin,” katanya.
Meskipun sistem pengawasannya harus diperketat, namun tetap mempertimbangkan terhadap psikologi siswa yang
notabene masih sangat labil.
Dia berharap ada kiat khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo agar pengawasan UN bagi sisiwa kelas 6 SD/MI tidak berdampak secara psikologi.
“Hal itu penting sebab diakui ataupun tidak bahwa output yang didapatkan pada kelulusan tahun kemarin dinilai masih kurang,” ucapnya.

Pemkab Sidoarjo Berikan Bimbingan Teknis Kepada LSM Dan Ormas

SIDOARJO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) terus berupaya meningkatkan peran serta para Lembaga Swadaya Masyarakat( LSM ) maupun Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ) Kepemudaan dalam pembangunan.
Hal itu diwujudkan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait peningkatan peran serta LSM maupun Ormas Kepemudaan dalam pembangunan yang berwawasan kebangsaan yang diselenggarakan di Ubaya Training Center (UTC) Trawas Mojokerto, Rabu (2/5/2012).
Kegiatan yang di buka oleh Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo H.MG Hadi Sutjipto SH,MM diikuti oleh 150 orang fungsionaris LSM dan Ormas Kepemudaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan menghadirkan empat narasumber antara lain Komandan Kodim 0816 Sidoarjo Letkol Arh. Achmad Miftahuddin, Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur, serta fungsionaris LSM Jawa Timur dan dari akademisi.
“Saya berharap dengan kegiatan yang dilandasi semangat wawasan kebangsaan LSM dan Ormas kepemudaan dalam mengisi pembangunan semakin meningkat,” kata Wabup dalam sambutanya.
Sehingga komunikasi yang konstruktif antara LSM dan Ormas Kepemudaan dengan semua elemen masyarakat akan terbangun dengan baik.
Serta dalam merumuskan kebijakan kedepan yang sesuai dengan harapan masyarakat Sidoarjo telah melibatkan partisipasi publik.
“LSM maupun Ormas dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya,” katanya.
Oleh karena itu sebenarnya keberadaan LSM maupun Ormas sangatlah membantu pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang.
Sementara itu Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Sidoarjo, Drs, Fauzi Isfandiari mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari validasi LSM yang telah dilakukan oleh instansinya.
“Ini merupakan upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan peran serta LSM maupun Ormas Kepemudaan dalam pembangunan yang berwawasan kebangsaan,” ucapnya

Warga Banjarasri Tolak Rencana Pengeboran Dua Titik Di Sumur TA 1

Didik Fakrudin, Kepala Desa Banjarasri saat berorasi di depan pintu pengeboran sumur Tanggulangin 1.

TANGGULANGIN - Ratusan warga Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin berunjuk rasa dan berorasi di depan pintu pengeboran sumur Tanggulangin (TA) 1, Rabu (2/5/2012).

Mereka menentang rencana PT.Lapindo Berantas, Inc melakukan pengeboran TA 1 yang lokasinya berada di Desa Banjarasri.

Seperti halnya yang disampaikan oleh koordinator aksi, Khoirul Umam, bahwa warga Desa Banjarasri melakukan penolakan terhadap rencana PT.Lapindo Berantas, Inc yang akan melakukan pengeboran lagi di sumur TA 1.

“Kami sebagai warga Desa Banjarasri melakukan penolakan terhadap rencana PT.Lapindo yang akan melakukan pengeboran disini lagi,” katanya.

Mereka merasa takut apabila dilakukan pengeboran lagi akan berdampak seperti meluapnya lumpur panas diwilayah Porong yang telah banyak memakan korban jiwa, harta dan benda.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) Banjarasri, Didik Fakrudin, yang mengatakan bahwa jangan sampai PT.Lapindo Berantas, Inc melakukan pengeboran lagi di desanya.

“Karena masyarakat sudah trauma dengan kejadian luapan lumpur Lapindo yang sampai saat ini belum juga selesai permasalahannya,” ucapnya.

Selain itu warga juga mengancam akan melakukan pemblokiran akses jalan yang menuju sumur TA 1 apabila pihak PT.Lapindo Berantas, Inc masih tetap ngotot melakukan pengeboran lagi.

Rencananya PT.Lapindo Berantas, Inc akan melakukan pengeboran 2 titik lagi di sumur TA 1 yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari pemukiman warga.